SANGGAU – SPBU 64.785.12 di Telabang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, terindikasi kuat melakukan penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis solar. Indikasi tersebut menguat setelah tim media melakukan pemantauan langsung di lokasi dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah pengemudi truk yang rutin mengisi BBM di SPBU tersebut.
Dalam pemantauan lapangan, media mendapati pengisian solar subsidi ke dalam drum dan jeriken yang diangkut menggunakan sebuah truk. Aktivitas itu berlangsung di area SPBU dan terlihat secara terbuka, tanpa upaya penyamaran. Pola ini menimbulkan dugaan bahwa solar subsidi tidak sepenuhnya disalurkan kepada pengguna akhir sebagaimana diatur dalam ketentuan distribusi BBM bersubsidi.
Pada saat bersamaan, sejumlah sopir truk besar mengaku justru kesulitan memperoleh solar. Mereka menyebut kerap diminta antre sejak pagi, namun akhirnya dipulangkan dengan alasan stok habis.
“Kami sudah antre lama, tapi petugas selalu bilang solar habis. Yang aneh, kami melihat sendiri solar diisi ke drum dan jeriken di atas truk. Ini patut dipertanyakan,” ujar seorang sopir yang enggan disebutkan namanya.
Para pengemudi menduga solar subsidi tersebut dialihkan kepada pihak tertentu dalam jumlah besar, yang tidak sesuai peruntukan. Dugaan mengarah pada praktik pengumpulan (pengepulan) BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga non-subsidi, sebuah modus yang selama ini kerap menjadi celah penyalahgunaan distribusi solar di daerah.
Jika dugaan ini benar, maka praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan penyaluran BBM bersubsidi yang diatur oleh pemerintah dan diawasi oleh BPH Migas serta Pertamina. Selain merugikan negara, penyimpangan ini berdampak langsung pada sopir angkutan barang, pelaku UMKM, hingga masyarakat kecil yang sangat bergantung pada solar subsidi untuk menopang aktivitas ekonomi dan distribusi logistik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen SPBU 64.785.12 Telabang belum memberikan klarifikasi atau penjelasan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan media, baik secara langsung di lokasi maupun melalui saluran komunikasi, belum memperoleh respons.
Masyarakat dan para sopir mendesak BPH Migas, Pertamina, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan inspeksi mendadak dan audit distribusi BBM di SPBU tersebut. Mereka meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan apabila ditemukan unsur pelanggaran.
“Kalau tidak segera ditindak, solar subsidi akan terus langka bagi kami. Padahal hak kami sebagai pengguna justru terabaikan,” kata seorang sopir lainnya.
Kasus di SPBU Telabang ini menjadi gambaran rapuhnya pengawasan distribusi BBM subsidi di tingkat lapangan. Publik kini menunggu langkah nyata aparat dan instansi terkait untuk memastikan subsidi negara benar-benar tepat sasaran, bukan justru menjadi ladang keuntungan segelintir pihak. ( Red)
