LAMPUNG — Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, menjadi sorotan dalam diplomasi tingkat tinggi Indonesia–Inggris. Kawasan konservasi gajah Sumatra itu masuk agenda pembahasan Presiden Prabowo Subianto bersama Raja Charles III dalam pertemuan di Lancaster House, London, Rabu (21/1/2026).
Pertemuan tersebut menegaskan arah kerja sama strategis kedua negara dalam isu pemulihan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup, seiring meningkatnya perhatian global terhadap krisis iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, Inggris menyatakan komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam upaya perbaikan ekosistem serta pemulihan 57 taman nasional, dengan Way Kambas sebagai salah satu prioritas utama.
“Intinya ada kerja sama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan mendukung pemulihan 57 taman nasional di Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangan resmi yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Kamis (22/01/2026).
Keterlibatan Inggris tak lepas dari kepedulian Raja Charles III terhadap isu lingkungan hidup. Dukungan internasional tersebut diharapkan memperkuat program konservasi yang telah berjalan, khususnya perlindungan satwa kunci seperti gajah Sumatra beserta pemulihan habitat alaminya di Way Kambas.
Selain Way Kambas, kerja sama konservasi juga mencakup kawasan Peusangan di Aceh. Teddy menyebut, kawasan tersebut merupakan lahan milik Presiden Prabowo Subianto yang telah diserahkan kepada negara untuk kepentingan pelestarian lingkungan.
Total luas lahan yang disiapkan mencapai sekitar 90 ribu hektare dan tersebar di sejumlah lokasi. Namun, Teddy menegaskan bahwa kawasan tersebut tidak seluruhnya diperuntukkan bagi konservasi gajah.
“Penataan dan peruntukan kawasan akan disesuaikan berdasarkan kajian World Wide Fund for Nature (WWF), termasuk pembagian untuk konservasi gajah maupun ekosistem lainnya,” jelasnya.
Penetapan Way Kambas sebagai prioritas kerja sama dinilai menjadi momentum penting bagi penguatan konservasi nasional. Di sisi lain, hal ini juga menjadi ujian bagi pemerintah untuk memastikan komitmen diplomasi lingkungan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan pengawasan nyata di lapangan. ( A Muly)
