LAMPUNG SELATAN || Pojok30.id || Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku kembali menyuarakan kekhawatiran terkait rencana pengembangan panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam audiensi yang berlangsung baru-baru ini, forum menyoroti berbagai potensi dampak lingkungan yang dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah, investor, maupun seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek tersebut.
Menurut Forum Segekhi Suku, pembangunan energi panas bumi tidak hanya harus dilihat dari sisi kebutuhan energi nasional dan manfaat ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, serta kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada ekosistem Gunung Rajabasa.
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah potensi emisi gas non-kondensabel atau Non-Condensable Gas (NCG) yang berasal dari reservoir panas bumi. Gas tersebut dapat berupa hidrogen sulfida (H₂S), karbon dioksida (CO₂), amonia, serta sejumlah komponen gas lainnya yang secara alami terkandung dalam sistem panas bumi.
Meski keberadaan gas tersebut merupakan bagian dari karakteristik alami panas bumi, Forum Segekhi Suku menilai pengelolaannya tidak boleh dianggap sepele. Mereka meminta adanya kajian komprehensif mengenai sistem pemantauan, pengendalian emisi, serta langkah mitigasi yang akan diterapkan untuk mencegah dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Selain persoalan emisi, forum juga menyoroti perubahan bentang alam yang berpotensi terjadi akibat pembangunan infrastruktur panas bumi. Kegiatan pembukaan akses jalan, pembangunan jalur pipa, pengeboran sumur produksi maupun injeksi, serta pembangunan fasilitas pendukung lainnya dinilai dapat mengubah kondisi ekologi kawasan pegunungan yang selama ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi masyarakat di sekitarnya.
Aktivitas pengeboran juga diperkirakan menimbulkan kebisingan dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini, menurut forum, perlu mendapatkan perhatian karena dapat mempengaruhi kenyamanan masyarakat maupun satwa yang hidup di kawasan tersebut.
Yang lebih mengkhawatirkan, Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku menyoroti potensi risiko pembukaan lahan pada kawasan lereng Gunung Rajabasa. Mereka menilai setiap aktivitas pembangunan harus dilakukan berdasarkan kajian geologi, hidrologi, dan lingkungan yang mendalam.
Pembukaan lahan yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan kondisi lereng, sistem drainase, tata kelola air, serta stabilitas tanah berpotensi meningkatkan risiko erosi dan longsor. Apalagi Gunung Rajabasa memiliki karakteristik topografi yang sensitif dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan tata air bagi wilayah Lampung Selatan.
Ketua Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku, Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau, menegaskan bahwa masyarakat adat tidak menolak pembangunan tanpa dasar, namun meminta agar seluruh potensi risiko dan dampak lingkungan dikaji secara terbuka dan transparan.
> “Karena itu, kami meminta agar seluruh potensi dampak tersebut dikaji secara serius. Jangan hanya melihat dari sisi energi dan manfaat ekonominya, tetapi juga harus melihat kondisi lingkungan, sumber air, kestabilan tanah dan kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Rajabasa,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat adat menginginkan adanya keterbukaan informasi kepada publik mengenai manfaat maupun risiko yang mungkin timbul dari proyek panas bumi tersebut.
> “Kami ingin semuanya transparan. Kalau memang ada manfaatnya, sampaikan kepada masyarakat. Tetapi potensi risikonya juga harus dijelaskan secara terbuka, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi tentang manfaat, tetapi juga memahami tantangan dan dampak yang mungkin muncul,” ujarnya.
Forum Segekhi Suku menegaskan bahwa keberlangsungan sumber mata air, kelestarian kawasan hutan, stabilitas lereng, serta keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait masa depan Gunung Rajabasa.
Masyarakat berharap seluruh proses perencanaan dan pengkajian dilakukan secara ilmiah, objektif, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan persoalan lingkungan yang dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
(A.Muli) | Headline News – Kupas Tuntas, Tajam, Mendalam
