LAMPUNG SELATAN || Pojok30.id|| Pemerintah Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) Tahun Anggaran 2027 di Balai Desa Tanjung Jaya, Jumat (18/9/2026).
Forum perencanaan tahunan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat hingga perwakilan warga untuk menentukan skala prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPDes Tahun 2027.
MusrenbangDes Tanjung Jaya turut dihadiri Kepala Desa Tanjung Jaya Santoso, Ketua BPD, LPM, Kapolsek, Danramil, Babinsa, Bhabinkamtibmas, para kepala UPT se-Kecamatan Palas, pendamping desa, Gapoktan, kepala dusun, ketua RT, TP-PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama serta unsur masyarakat lainnya.
Agenda tersebut juga diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Syaiful Anwar, serta mendukung arah pembangunan Kecamatan Palas.
Jalan Desa Jadi Prioritas Utama
Dalam pemaparannya, Kepala Desa Tanjung Jaya Santoso secara tegas menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur, khususnya jalan, menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Desa Tanjung Jaya pada 2027.
Menurutnya, kondisi sejumlah jalan lingkungan, jalan penghubung antardusun hingga jalan usaha tani masih menjadi keluhan masyarakat. Kerusakan jalan dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak terhadap mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama petani.«
“Untuk tahun anggaran 2027, walaupun anggaran minim, kami tetap akan prioritaskan pembangunan jalan desa. Karena jalan adalah urat nadi ekonomi warga. Banyak jalan lingkungan yang sudah rusak dan dikeluhkan warga, itu yang akan kita dahulukan,” tegas Santoso.»
Kendati ruang fiskal desa diperkirakan terbatas, pemerintah desa memastikan pembangunan tidak akan berhenti. Skala prioritas akan digunakan untuk menentukan ruas jalan yang paling mendesak untuk ditangani.
Santoso mengatakan jalan dengan tingkat kerusakan paling parah dan memiliki intensitas penggunaan tinggi akan menjadi perhatian terlebih dahulu.«
“Memang anggaran minim, tapi bukan berarti kita diam. Kita akan siasati dengan skala prioritas. Jalan yang paling parah dan yang paling banyak dilalui warga tani itu yang kita cor rabat beton dulu. Sisanya kita ajukan ke Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten,” jelasnya.»
Sejumlah titik yang menjadi perhatian antara lain jalan penghubung antardusun, jalan usaha tani serta jalan lingkungan yang kerap mengalami kondisi becek ketika musim hujan.
Bansos Jadi Sorotan: Warga Layak Menerima Jangan Terlewat
Tidak hanya persoalan infrastruktur, MusrenbangDes juga menyoroti persoalan bantuan sosial. Pemerintah desa menerima keluhan mengenai adanya warga yang dinilai membutuhkan bantuan, tetapi belum terdata dalam basis data penerima program sosial.
Kondisi tersebut, menurut Santoso, perlu ditindaklanjuti melalui pendataan yang lebih akurat agar warga yang benar-benar membutuhkan dapat diusulkan melalui mekanisme yang berlaku.«
“Dan saya juga akan mengusahakan warga yang tidak masuk dalam Bansos akan kita perjuangkan. Kasihan warga kita yang benar-benar tidak mampu tapi tidak pernah dapat bantuan. Ini yang akan kita data ulang secara valid,” ujar Santoso.»
Ia meminta seluruh kepala dusun dan ketua RT melakukan pendataan ulang secara objektif dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Kelompok rentan seperti warga miskin, janda lanjut usia serta penyandang disabilitas yang belum memperoleh bantuan menjadi bagian yang diminta untuk mendapat perhatian dalam proses pendataan.«
“Saya minta RT dan Kadus data lagi warga yang benar-benar miskin, janda tua, disabilitas yang belum pernah dapat bansos. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kita akan usulkan melalui Musdes dan kita kawal sampai ke Dinas Sosial Kabupaten. Semua warga Tanjung Jaya harus merasakan kehadiran negara,” tegasnya.»
Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari peserta MusrenbangDes. Persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial selama ini menjadi salah satu isu yang cukup sensitif di tengah masyarakat.
Usulan Warga Tak Berhenti di Tingkat Desa
MusrenbangDes Tanjung Jaya berlangsung dengan menampung berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Seluruh usulan yang masuk dicatat oleh Tim Penyusun RKPDes untuk kemudian dipilah berdasarkan skala prioritas serta kemampuan pembiayaan desa.
Usulan yang belum dapat diakomodasi melalui APBDes akan diarahkan untuk dibawa ke Musrenbang Kecamatan Palas dan selanjutnya diusulkan melalui perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten Lampung Selatan.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah desa berupaya agar kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada forum MusrenbangDes, tetapi memiliki jalur tindak lanjut sesuai kewenangan dan sumber pembiayaan masing-masing.
Perwakilan Kecamatan Palas yang hadir dalam kegiatan tersebut juga menekankan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan yang realistis, transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Perencanaan desa juga diharapkan tetap sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Lampung Selatan, termasuk dukungan terhadap program HELAU yang merupakan akronim dari Hijau, Elok, Lestari, Aman dan Unggul.
Dari Jalan hingga Bansos, Pemerintah Desa Dituntut Mengawal AspirasiMusrenbangDes Tanjung Jaya 2027 pada akhirnya tidak hanya menjadi agenda administratif tahunan. Forum tersebut memperlihatkan dua persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, yakni kebutuhan terhadap infrastruktur dasar dan persoalan pendataan penerima bantuan sosial.
Keterbatasan anggaran membuat pemerintah desa harus menentukan prioritas secara terukur, sementara kebutuhan masyarakat terus berkembang.
Karena itu, hasil MusrenbangDes menjadi titik awal untuk memastikan setiap usulan memiliki proses tindak lanjut yang jelas, baik melalui APBDes maupun melalui usulan pembangunan pada tingkat kecamatan dan kabupaten.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara MusrenbangDes dan foto bersama seluruh peserta.***(A.Muli)***
