LAMPUNG SELATAN – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bangunan, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, didesak menjalani evaluasi menyeluruh setelah ditemukan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa ayam yang diduga masih mentah dan pisang yang belum matang dibagikan kepada siswa SDN 1 Bangunan. Tidak hanya kualitas makanan yang menjadi sorotan, kondisi sanitasi dan pengelolaan limbah dapur juga dikeluhkan warga karena kerap menimbulkan aroma tidak sedap di lingkungan sekitar.
Temuan tersebut semakin serius setelah muncul dokumen pemeriksaan internal yang mencatat adanya indikasi makanan bermasalah. Publik pun mempertanyakan bagaimana makanan yang diduga tidak layak konsumsi tersebut tetap lolos dan didistribusikan kepada peserta didik. Di sisi lain, keluhan warga terkait bau dari saluran pembuangan limbah memunculkan dugaan bahwa pengelolaan sanitasi di lingkungan SPPG belum berjalan optimal.
Pengakuan Kepala SPPG Bangunan yang menyebut adanya “keteledoran” dinilai belum cukup menjawab kekhawatiran masyarakat. Pasalnya, persoalan yang terjadi tidak hanya menyangkut kualitas menu makanan, tetapi juga menyentuh aspek keamanan pangan, standar operasional dapur, pengawasan internal, hingga sistem pengelolaan limbah.
Hal tersebut memantik Kemarahan dari sejumlah orang tua siswa. Mereka menilai kejadian tersebut merupakan bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi karena menyangkut kesehatan anak-anak.
“Anak kami berangkat ke sekolah untuk belajar, bukan menjadi korban kelalaian penyedia makanan. Anak-anak kami bukan binatang yang diberi ayam mentah. Jika tidak mampu menyajikan makanan yang layak dan aman dikonsumsi, lebih baik mundur dari program ini daripada membahayakan kesehatan siswa,” ujar seorang wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan didesak turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPPG Bangunan. Evaluasi dinilai perlu dilakukan dari hulu hingga hilir agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi kesehatan peserta didik maupun lingkungan sekitar. (Red)
