LAMPUNG SELATAN – Pojok30.id / – Di tengah sorotan publik terhadap kualitas makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Tim Satgas MBG Kecamatan Palas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bangunan mengungkap sejumlah persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan sanitasi, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan dapur produksi.
Hasil pembinaan dan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada 8 Juni 2026 menemukan berbagai kekurangan, mulai dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum berfungsi, saluran pembuangan yang tidak layak, potensi berkembangnya lalat di area pengolahan makanan, hingga ditemukannya kotoran curut di area produksi ompreng.
Tak hanya itu, tim juga menemukan belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) di sejumlah bagian penting, tidak adanya alat pemantau suhu penyimpanan bahan pangan, ruang gudang yang sempit, serta masih adanya tumpukan kardus, plastik, dan barang bekas yang berpotensi menjadi sumber kontaminasi.
Kepala UPTD Puskesmas Palas, Ns. Metti Asmila, S.Kep, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan sesuai bidang kesehatan sebagai bagian dari Tim Satgas MBG Kecamatan Palas.
“Kami mewakili Satgas Kecamatan sesuai bidang kami, yaitu kesehatan. Yang kami tinjau adalah aspek kesehatan dan sanitasi. Untuk hasilnya telah kami serahkan kepada Satgas Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Metti.
Menurutnya, seluruh temuan tersebut telah dituangkan dalam laporan resmi sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.
Temuan ini menjadi perhatian karena menyangkut fasilitas yang setiap hari memproduksi makanan untuk program yang ditujukan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Kondisi sanitasi yang belum optimal berpotensi memengaruhi kualitas dan keamanan pangan apabila tidak segera diperbaiki.
Selain persoalan kebersihan dan lingkungan produksi, tim juga mencatat bahwa SPPG Bangunan belum memiliki dokumen hasil uji laboratorium terhadap kualitas air maupun bahan pangan yang digunakan, serta belum melakukan pemeriksaan kualitas makanan secara internal. Padahal, pengawasan mutu merupakan bagian penting dalam menjamin keamanan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Sementara itu, Camat Palas, Ns. Rosalina, M.Kep, sàat dikonfirmasi menjelaskan bahwa posisi kecamatan dalam struktur Satgas MBG lebih bersifat membantu dan mengoordinasikan laporan dari masyarakat sebelum diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kecamatan sifatnya membantu satgas secara berjenjang. Data yang dibutuhkan berdasarkan keluhan atau atensi masyarakat kami sampaikan ke dapur MBG. Selanjutnya data tersebut kami serahkan kepada satgas yang lebih tinggi, yaitu Satgas Kabupaten,” ujarnya.
Terungkapnya berbagai catatan dalam sidak tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap SPPG tidak hanya menyangkut menu makanan yang disajikan, tetapi juga sistem pendukung di belakangnya, mulai dari sanitasi, pengelolaan limbah, pengendalian hama, hingga jaminan mutu pangan.
Dengan temuan IPAL yang belum berfungsi, kotoran curut di area produksi, serta belum adanya pengujian mutu pangan yang terdokumentasi, publik kini menunggu langkah konkret perbaikan dari pengelola SPPG Bangunan maupun tindak lanjut dari Satgas MBG Kabupaten Lampung Selatan agar tujuan program pemenuhan gizi tidak dibayangi persoalan kesehatan dan sanitasi. (A.Muli)
