SANGGAU – Kasus selisih harga TBS di PKS Rimba Belian milik PTPN IV Regional V tidak bisa lagi dilihat sebagai persoalan teknis biasa. Dengan gap mencapai Rp500–Rp600/kg, persoalan ini mulai mengarah pada dugaan masalah struktural dalam tata niaga sawit di Kalimantan Barat.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya jurang antara harga resmi pemerintah dan harga realisasi di pabrik. Data Disbunak Kalbar menetapkan harga rata-rata sekitar Rp3.597,13/kg, dengan puncak hingga Rp3.762/kg . Namun di tingkat PKS, harga yang diterima petani berada jauh di bawah angka tersebut.
Bahkan data yang didapat media menyebut selisih ini telah menjadi sorotan karena dianggap sebagai bentuk ketidaksesuaian terhadap ketetapan pemerintah
Ketua Citra Hanura , Abdul Rahim SH menanggapi apa yang terjadi di PKS Rimba Belian ini bukan sekadar selisih — Ini potensi kerugian massal selisih Rp600/kg terlihat kecil di atas kertas. Tapi dalam praktik:
1 truk TBS (±8 ton) 👉 Kerugian: Rp4,8 juta per ritase 10 ritase per bulan 👉 Kerugian: Rp48 juta/Perbulan,
Artinya ini bukan lagi isu harga, ini potensi penggerusan pendapatan petani secara sistematis.
“Faktor Teknis merupakan sebuah alasan atau celah? Yang harus didalami, selain itu Perusahaan menyebut faktor seperti: Kualitas buah (grading), Kadar air & brondolan Biaya operasional
Masalahnya: 👉 Tidak ada transparansi terbuka ke petani soal perhitungan ini dan Ini membuka dua kemungkinan:✔️ Memang murni teknis❗ Atau menjadi instrumen untuk menekan harga beli. Dalam praktik di banyak daerah, “grading” sering menjadi area abu-abu yang sulit diawasi.
Rahim menerangkan Poin paling krusial: PTPN ikut rapat penetapan harga, menandatangani kesepakatan, tapi harga di lapangan berbeda.
Ini menciptakan pertanyaan serius: Apakah forum penetapan harga hanya formalitas? Jika iya, maka: Fungsi tim penetapan harga gagal dan regulasi hanya jadi simbol administratif padahal secara nasional, PKS tidak boleh menetapkan harga di luar ketetapan pemerintah
” Siapa yang Diuntungkan? (Pertanyaan Sensitif tapi Penting) Jika selisih terjadi secara konsisten, maka: Ada margin yang “mengendap” di suatu titik. Yang jelas: 👉 Petani adalah pihak yang paling dirugikan.
Jika kasus ini dibiarkan: PKS lain bisa ikut pola yang sama, harga resmi kehilangan wibawa, petani kehilangan kepercayaan, Kemitraan inti-plasma terancam
Lebih jauh lagi: 👉 Ini bisa merusak ekosistem sawit Kalbar secara keseluruhan
Negara harus hadir atau sistem runtuh. Sekarang bola ada di pemerintah:
Disbunak Kalbar diuji: Apakah hanya menetapkan harga?, Atau berani menegakkan?
Langkah yang ditunggu: Audit PKS Rimba Belian, Transparansi skema grading, Publikasi data pembelian real, Sanksi jika terbukti melanggar
Inti dari semua Ini bukan lagi sekadar: ➡️ “Harga berbeda” Tapi sudah masuk ke isu: Kepatuhan regulasi, Transparansi industri, Perlindungan petani.
Jika selisih Rp600/kg ini benar terjadi secara konsisten, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang petani, Tapi kredibilitas sistem tata niaga sawit itu sendiri. ( Red/Murd)
